Cara berpikir saya, mungkin bagi sebagian orang dipandang sering tidak move-on karena selalu mengupas masa lalu. Namun, saya cukup beralasan bahwa pembahasan masa lalu ini bukan hanya pada apa yang saya alami, justru pada peristiwa yang terjadi jauh sebelum saya lahir.
Bagi saya, mengupas masa lalu sama dengan mencari relevansi antara satu peristiwa dengan kejadian susulan yang menyertainya, dan ini sebetulnya terjadi secara beruntun, tidak ada rantai yang benar-benar putus.
Misalnya, awal reformasi. Saat buku-buku yang sebelumnya dilarang terbit dan terkena penyensoran di era Orde Baru, pada tahun-tahun berikutnya pasca-reformasi, lapak-lapak tukang buku dijejali berbagai koleksi dengan beragam genre.
Pramoedya Ananta Toer sebelumnya dilarang, bahkan buku-buku sastra Rusia, karena negara itu sebelum glasnost dan perestroika benar-benar menerapkan ideologi komunis dan mengimplementasikan pikiran Karl Marx serta Friedrich Engels, tidak boleh beredar di negara ini yang menganut ideologi Pancasila dengan semangat negara berketuhanan.
Buku-buku semacam itu bukan hanya disebut subversif, tetapi juga dilabeli sebagai buku-buku “miring”, sebuah konotasi yang sebenarnya sulit dicerna, karena di dalamnya justru terkandung informasi dan hal-hal yang dapat kita pelajari.
Saya ambil contoh; menjelang milenium kedua, atau di periode yang sama dengan terbitnya berbagai genre buku, Jalaluddin Rakhmat menulis buku mengenai rekayasa sosial.
Di dalamnya disebutkan bahwa karena masih banyak tuntutan reformasi yang belum terwujud, dan usia reformasi saat itu baru satu tahun, maka di negara yang sering menggaungkan kata “antikorupsi”, pada dasarnya korupsi masih subur. Atau dengan kata lain, kejujuran masih dalam tahap diperjuangkan.
Menulis ungkapan semacam ini di era sebelumnya mungkin membuat seseorang dapat “hilang” nomor KTP-nya. Karena demikianlah politik, ia dapat menghapus identitas seseorang hingga orang itu benar-benar lenyap.
Riuh gemuruh yang terjadi sebagai rentetan peristiwa dari awal reformasi hingga hari ini pada dasarnya masih didominasi oleh arus politik yang samar, bahkan transaksional, baik antara individu dengan partai politik saat pencalonan, maupun antara calon dengan pemilihnya.
Padahal, dengan cara berpikir sehat ketika seorang calon, baik eksekutif maupun legislatif, membayar pemilih agar terpilih, maka sama saja dengan memvalidasi ketidakjujuran. Sama dengan membeli jabatan. Lantas, apa yang akan dipertaruhkannya jika untuk berbuat baik saja ia harus terlebih dahulu membeli kursi kekuasaan?
Orwell menunjukkan bagaimana kata-kata digunakan untuk menyamarkan realitas. Misalnya, “transfer of population” yang sebenarnya berarti pengusiran paksa.
Di era sekarang, bentuknya lebih halus tetapi tidak kalah kuat misalnya “penyesuaian harga BBM” yang berarti kenaikan harga; “demi kepentingan nasional” yang tidak jelas siapa yang diuntungkan.
Dalam bahasa semacam ini terjadi pembalikan makna; “penertiban” menjadi penggusuran, “pengamanan” menjadi tindakan represif. Bahkan dalam logika ekstrem “damai” bisa berarti perang.
Akhir-akhir ini kita juga sering mendengar ungkapan “efisiensi anggaran” dan “rasionalisasi biaya”. Ini tidak sesederhana yang terdengar. Dalam banyak kasus, istilah ini dapat berarti pemotongan anggaran di satu sisi dan pengalihan ke program lain yang membutuhkan biaya besar di sisi lain.
Untuk menguatkan, kemudian dibungkus dengan eufemisme; “untuk meningkatkan gizi anak-anak”. Untuk mengunci kritik, muncul pula framing moral; siapa yang tidak setuju dianggap sebagai penghambat pembangunan. Padahal makna tersiratnya sederhana yaitu tidak usah mengkritik.
Dengan demikian, seturut dengan Orwell, saya berpikiran bahwa dalam politik, bahasa digunakan bukan untuk menjelaskan sesuatu, melainkan untuk mengendalikan persepsi.
Bahasa dikaburkan untuk menghindari pertanggungjawaban. Dan penggunaan bahasa semacam ini pada akhirnya mengunci siapa pun, seolah apa yang dilakukan selalu demi kepentingan rakyat dan karenanya harus dianggap benar.
Kembali ke Kang Jalal. Dalam buku Rekayasa Sosial, disebutkan bahwa cara berpikir masyarakat di awal reformasi banyak didominasi oleh sesat berpikir atau logical fallacy. Salah satunya adalah pola “X = bukan X”.
Gagasan tentang antikorupsi lahir karena korupsi masih banyak. Namun dalam praktik berpikir yang terdistorsi, hal ini bisa dibalik, orang yang berbicara tentang antikorupsi justru dicurigai sebagai pelaku.
Contoh lain: ketika pejabat mengatakan akan mengurangi pengangguran, dalam logika sinis “X = bukan X”, bisa dibaca sebaliknya. Atau ketika kita terus-menerus menggaungkan demokratisasi dan slogan hiperbolik “NKRI Harga Mati”, justru itu bisa menjadi tanda bahwa demokrasi masih diperjuangkan dengan sisa tenaga rakyat kecil, sementara sebagian yang paling lantang berteriak bisa saja sedang merongrong sendi-sendi negeri ini.
Masih di tahun yang sama, saya membaca gagasan Dimitri Mahayana dalam bukunya Menjemput Masa Depan. Kendati seorang dosen teknik elektro, gagasannya terasa futuristik, seolah memosisikan dirinya sebagai futuris seperti Alvin Toffler.
Contoh audio urban legend
Namun di sini saya juga sempat terjebak dalam pemikiran semi-paralel yang subjektif. Karena pada tahun 90-an Bandung seolah menjadi kiblat kreativitas, maka saya menggeneralisasi bahwa para tokohnya pasti kreatif.
Memang saat itu muncul banyak figur, berkembangnya radio FM, budaya urban, hingga urban legend yang dikemas secara kreatif. Tetapi apakah itu sebab-akibat, atau hanya kebetulan sejarah?
Dalam buku Dimitri, gagasan masa depan lahir dari konteks dunia yang sedang keluar dari ketegangan Perang Dingin. Orang ingin keluar dari konflik laten dan membayangkan masa depan yang lebih menjanjikan.
John Naisbitt melalui Megatrends 2000 bahkan sempat dianggap terlalu sederhana oleh kalangan akademis. Namun kenyataannya, banyak prediksinya terbukti seperti; pergeseran masyarakat industri ke informasi, konsep high tech high touch, hingga paradoks global di mana dunia yang mendunia ternyata dikendalikan oleh segelintir orang.
Sementara itu, Alvin Toffler melalui The Third Wave dan Future Shock telah lebih dulu menggambarkan perubahan menuju masyarakat jaringan (ad-hocracy). Kini kita melihatnya, tanpa hierarki yang kaku, manusia membentuk jaringan.
Dulu, anak sekolah makan di restoran terasa canggung karena batasan moral dan hierarki. Sekarang, kafe menjamur, dan anak-anak sekolah justru menjadi bagian dari jaringan itu sendiri.
Pada akhirnya, dari semua ini saya sampai pada satu pertanyaan sederhana; apakah kita masih menggunakan bahasa untuk memahami realitas, atau justru realitas yang kita paksa mengikuti bahasa?