Bahasa Politis: Gagasan Orwell, Kang Jalal, dan Dimitri (Bagian II)

Jika pada bagian sebelumnya saya mencoba menelusuri bagaimana bahasa politik bekerja sejak awal reformasi, maka pada bagian ini saya ingin menariknya lebih dekat, yakni ke situasi yang kita hadapi hari ini, ke ruang-ruang yang kita hidupi sehari-hari, bahkan ke cara kita sendiri saat berbicara.

Hari ini, kita hidup di zaman ketika kata-kata tidak lagi hanya sebagai alat komunikasi. Ia telah berubah menjadi alat untuk membentuk cara pandang. Apa yang dulu dikritik oleh George Orwell, kini bukan lagi sekadar teori, tetapi sudah menjadi praktik sehari-hari. Bahasa tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi perlahan menggantikannya.

Beberapa tahun sebelumnya, kata-kata, terutama sumpah serapah dan cacian lebih banyak dikeluarkan secara verbal. Penuturan langsung dari mulut, hingga lahir ungkapan “mulutmu harimaumu”. Walakin, hari ini, kata-kata diproduksi oleh jemari manusia. Dengan jemarinya, manusia mengungkapkan cacian dan hinaan, lalu dibalas dengan serangan balik oleh siapa saja yang merasa diperlakukan tidak pantas. Serangan balik ini bisa dalam bentuk laporan, atau benar-benar diserang ulang. Ujungnya sering kali sama yaitu permohonan maaf.

Ini artinya, dunia tempat kita hidup hari ini benar-benar sedang mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini paling terasa ketika kita masuk ke ruang media sosial. Di sini, bahasa politik tidak lagi dimonopoli oleh pejabat atau elite. Setiap orang bisa berbicara, membuat narasi, bahkan membangun “kebenaran”-nya sendiri. Namun, di sinilah persoalannya, ketika semua orang berbicara, tidak semua orang berpikir dengan cukup hati-hati.

Akibatnya, apa yang dulu disebut oleh Jalaluddin Rakhmat sebagai logical fallacy justru berkembang lebih luas. Pola “X = bukan X” semakin mudah kita temukan. Orang yang berbicara tentang kejujuran dicurigai tidak jujur. Orang yang menyerukan transparansi dianggap sedang menyembunyikan sesuatu.

Bahkan kritik yang sehat bisa dengan cepat dipelintir menjadi kebencian. Hingga, pemimpin yang membantu orang lain pun sering dicurigai sebagai pencitraan, hanya karena beberapa tahun lalu media memang kerap digunakan sebagai alat kampanye untuk menaikkan citra.

Dari sini kita melihat bahwa manipulasi bahasa tidak lagi datang dari satu arah. Ia tidak hanya turun dari atas ke bawah, tetapi menyebar ke mana-mana dari mulai antarindividu, antarkelompok, hingga dalam percakapan sehari-hari. Bahasa politis tidak lagi menjadi milik kekuasaan semata, tetapi telah menjadi kebiasaan bersama.

Awal reformasi memang menjadi fondasi penting dalam hal ini. Masyarakat yang sebelumnya hanya diam menyaksikan apa yang mereka anggap sebagai ketimpangan, kemudian mulai melampiaskannya dalam bentuk protes, kritik, hingga mengomeli kebijakan pemerintah. Unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa, buruh, bahkan orang-orang kampung sekalipun, dengan alasan menolak ketidakadilan.

Apalagi sejak lima belas tahun terakhir, ketika media sosial benar-benar menjadi “dunia kedua” di samping buana marcapada yang kita diami, siapa pun merasa berhak mengemukakan pendapat, menulis, beropini, bahkan cenderung kebablasan. Dalam kondisi seperti ini, keberlimpahan kata-kata justru menimbulkan persoalan baru, manusia terbawa arus data, hingga data dalam jumlah besar itu sulit disaring mana yang benar, mana yang salah.

Saya teringat pada gagasan Dimitri Mahayana tentang masyarakat masa depan yang berbasis jaringan. Kita memang hidup dalam jaringan yang cepat, terbuka, dan saling terhubung. Namun yang sering luput disadari, jaringan ini juga mempercepat penyebaran kesalahan berpikir. Informasi bergerak sangat cepat, tetapi kemampuan untuk memeriksa dan merenung tidak selalu ikut bergerak secepat itu.

Akibatnya, kita hidup dalam situasi yang agak paradoks. Informasi semakin banyak, tetapi kejelasan justru semakin sulit didapat. Kita merasa semakin bebas berbicara, tetapi pada saat yang sama semakin mudah terjebak dalam kata-kata yang kita gunakan sendiri.

Hal ini terlihat dari istilah-istilah yang sering kita dengar hari ini: “narasi”, “framing”, “opini publik”, “kondusif”, “tidak kondusif”. Kata-kata ini terdengar netral, bahkan terkesan ilmiah. Namun dalam praktiknya, ia sering digunakan untuk mengarahkan cara kita memahami suatu peristiwa. Sesuatu yang disebut “tidak kondusif” belum tentu salah, tetapi bisa saja hanya tidak sesuai dengan kepentingan tertentu.

Lebih jauh lagi, bahasa mulai digunakan untuk memberi label. Seseorang tidak lagi dilihat dari argumennya, tetapi dari sebutan yang melekat padanya yakni “pro”, “kontra”, dan berbagai istilah lain yang sering kita dengar. Begitu label itu menempel, maka apa pun yang ia katakan akan dibaca melalui label tersebut. Ruang dialog menjadi sempit, karena yang tersisa bukan lagi pertukaran gagasan, melainkan saling menegaskan posisi.

Saya contohkan pada kasus Pilkada Jakarta 2017. Labelisasi terhadap pemilih terbagi menjadi dua: “Ahoker” dan “Pro-Anies” kemudian menurunkan labelisasi baru: “cebong” dan “kampret”. Pelabelan ini pada akhirnya menjadikan pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan cara baik dan bersih justru dilumuri oleh umpatan dan cacian, bahkan antarorang yang seiman dan sekeyakinan. Bahasa politik pada saat itu benar-benar meretakkan sendi-sendi kebersamaan. Orang tidak lagi dibedakan berdasarkan pandangan rasionalnya, melainkan semata-mata pada pilihan politiknya.

Padahal, jika kita kembali pada semangat awal reformasi, ruang publik seharusnya menjadi tempat bertemunya pikiran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahasa digunakan untuk menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya kompleks. Nuansa hilang, yang tersisa hanya hitam dan putih.

Saya pikir persoalan kita bukan hanya pada politik atau kekuasaan, tetapi juga pada cara kita memperlakukan bahasa itu sendiri. Kita terlalu cepat memberi makna, terlalu mudah menarik kesimpulan, dan terlalu jarang memeriksa kembali apa yang kita ucapkan.

Kegelisahan ini semakin terasa ketika kita melihat bagaimana orang dengan mudah mengklaim sesuatu; baik dalam politik, kehidupan sosial, bahkan dalam hal-hal yang bersifat batiniah. Pengalaman yang seharusnya membutuhkan kedalaman refleksi justru dengan cepat diubah menjadi pernyataan yang terdengar meyakinkan.

Saya ambil contoh sederhana, akhir-akhir ini ada orang yang gemar membahas spiritualitas, bahkan tanpa tedeng aling-aling menabrak apa yang diyakini orang lain sebagai bagian dari “syariat”. Ia seolah langsung melompat ke ruang “hakikat”, tanpa proses yang memadai.

Banyak orang awam yang baru menempuh perjalanan “syariat”, karena mendengar ceramah semacam itu, tiba-tiba ingin berpindah ruang secara cepat tanpa melihat kapasitas dan kemampuan dirinya. Maka, yang seharusnya terjadi, ruang-ruang kehidupan ini dibiarkan mengalir sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jika pun ada proses pelatihan diri, maka itu memang harus diikuti oleh mereka yang telah memiliki fondasi yang cukup.

Jelas sekali, pengalaman spiritual di ranah kalbu bukanlah algoritma yang bisa dirumuskan secara sederhana dalam kehidupan nyata. Proses seperti “riyadlah” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan seseorang. Karena itu, dalam hal apa pun, kita dituntut untuk bijaksana, agar apa yang kita pahami bisa disampaikan dan dimengerti oleh orang lain dengan baik.

Padahal, jika kita belajar dari tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, Al-Ghazali, dan Plotinus, pengalaman yang dalam justru melahirkan kehati-hatian dalam berbicara. Ada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata.

Namun hari ini, kita hidup dalam situasi yang berbeda. Segala sesuatu seolah harus diucapkan, dibagikan, bahkan dipertontonkan. Bahasa tidak lagi menjadi ruang perenungan, tetapi sering kali hanya menjadi permukaan.

Maka mungkin, persoalan terbesar kita hari ini bukan hanya bagaimana bahasa digunakan oleh kekuasaan, tetapi bagaimana kita sendiri menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, bahasa tidak hanya mencerminkan cara kita berpikir, tetapi juga membentuk cara kita melihat dunia. Dan ketika bahasa menjadi kabur, maka yang menjadi kabur bukan hanya kata-kata, melainkan juga cara kita memahami realitas itu sendiri.