Toleransi, Fondasi Demokrasi dan Daya Saing Daerah



Toleransi memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, kemampuan merawat keberagaman menjadi salah satu modal penting bagi daerah untuk menciptakan kehidupan yang damai sekaligus membangun iklim investasi yang sehat. Perspektif tersebut mengemuka dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II di Mimika Sports Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Ahad (15/11/2026), yang dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

Konferensi yang mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan” ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membicarakan masa depan toleransi di Indonesia. Dalam agenda pleno, Bobby Maulana menyimak presentasi Wali Kota Singkawang dan Bupati Mimika mengenai toleransi sebagai fondasi demokrasi dan pembangunan inklusif.

Bagi Bobby, toleransi memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada hubungan sosial antarumat beragama. Toleransi juga berkaitan dengan ketahanan bangsa menghadapi disinformasi, hoaks, serta berbagai potensi konflik yang dapat merusak persatuan dari dalam. Tantangan tersebut semakin relevan ketika ruang digital berkembang menjadi tempat interaksi masyarakat sekaligus ruang penyebaran informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi, bagaimana toleransi ini ke depan menjadi benteng untuk menjaga bangsa kita—dari hoaks dan potensi-potensi yang bisa memecah belah bangsa ini dari dalam,” ungkap Bobby dalam keterangannya.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan toleransi tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun ketahanan sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keberagaman akan lebih mampu menghadapi perbedaan pandangan, mengelola konflik, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Hal menarik lainnya yang disampaikan Bobby adalah keterkaitan antara toleransi dan investasi. Stabilitas sosial menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Daerah yang mampu menjaga kerukunan, meminimalkan konflik, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat memiliki modal lebih kuat untuk membangun kepercayaan dunia usaha.

“Kenapa? Karena untuk menciptakan iklim ekonomi yang baik, suatu wilayah harus berkomitmen menjaga toleransi: tidak ada perpecahan, tidak ada konflik, dan lain sebagainya, maka semua pihak akan diuntungkan,” jelasnya.

Dalam konteks ini, toleransi dapat dipandang sebagai bagian dari modal pembangunan daerah. Investasi membutuhkan kepastian, stabilitas, dan lingkungan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi. Konflik horizontal, diskriminasi, maupun ketegangan antarkelompok berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada infrastruktur, kemudahan perizinan, dan ketersediaan sumber daya. Kualitas hubungan sosial masyarakat juga menjadi faktor yang menentukan. Daerah yang mampu merawat kerukunan memiliki peluang lebih besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Bobby juga menempatkan keberagaman sebagai realitas mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia terdiri atas masyarakat dengan latar belakang agama, etnis, suku, dan budaya yang berbeda. Keberagaman tersebut menuntut adanya kesadaran bersama agar kehidupan pemerintahan maupun masyarakat berjalan dalam semangat saling menghormati.

“Jauh lebih dari itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara majemuk, berbeda agama, etnis, suku, dan budaya; tentu saja ini menjadikan toleransi sebagai hal paling utama untuk menjalankan roda kehidupan, baik di pemerintahan maupun di tingkat masyarakat,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa toleransi harus tumbuh dalam dua ruang sekaligus. Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif, sementara masyarakat perlu membangun kebiasaan menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling berkaitan dalam menciptakan tatanan sosial yang inklusif.

Dalam konferensi tersebut, Kota Sukabumi hadir dengan membawa capaian sebagai kota toleran peringkat keenam tingkat nasional sekaligus mewakili Jawa Barat. Posisi ini menjadi bagian dari identitas daerah yang perlu terus dipelihara melalui kebijakan, pelayanan publik, dan hubungan sosial yang terbuka terhadap keberagaman.

“Semoga kegiatan ini terus berjalan, terlebih Kota Sukabumi sebagai kota toleran nomor 6 tingkat nasional yang mewakili Jawa Barat pada konferensi toleran hari ini—kami menyatakan akan senantiasa menjaga toleransi,” tegas Bobby.

Capaian tersebut tentu memiliki makna lebih luas apabila diikuti dengan konsistensi dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Predikat kota toleran perlu tercermin dalam perlindungan terhadap seluruh kelompok masyarakat, kesetaraan akses pelayanan publik, ruang komunikasi lintas agama, serta kemampuan pemerintah daerah mengantisipasi potensi diskriminasi dan konflik sosial.

Konferensi Kota Toleran juga membuka ruang bagi daerah untuk membangun jejaring dan saling belajar. Bobby menyampaikan bahwa dirinya telah membangun komitmen bersama beberapa kepala daerah lainnya. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dibicarakan adalah rencana kunjungan Bupati Mimika ke Kota Sukabumi untuk melihat secara langsung harmoni kehidupan masyarakat.

“Kami juga tadi sudah berkomitmen dengan beberapa kepala daerah lain, dan semoga nanti Bapak Bupati Mimika juga bisa hadir di Kota Sukabumi. Nanti akan dijadwalkan untuk hadir melihat harmoni Kota Sukabumi,” katanya.

Sebaliknya, delegasi Kota Sukabumi juga akan melihat kehidupan masyarakat Mimika, Papua, melalui pengenalan terhadap rumah-rumah ibadah, keberagaman, serta pola komunikasi dan kolaborasi antaragama. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memahami bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda membangun kehidupan bersama.

“Dan besok kita akan melihat harmoni Mimika-Papua: kita akan melihat rumah ibadahnya, keberagamannya, serta bagaimana komunikasi dan kolaborasi antaragama di sini berjalan lancar, sehingga memunculkan keyakinan bahwa Mimika, Papua adalah rumah bagi semua yang datang ke sini,” ungkap Bobby.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal, dalam pembukaan konferensi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang besar berupa ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, budaya, dan agama yang hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, modal sosial tersebut tetap menghadapi tantangan berupa intoleransi, prasangka, diskriminasi, polarisasi sosial, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Kita masih menghadapi persoalan intoleransi, prasangka, diskriminasi, polarisasi sosial, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, hingga berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu harmoni masyarakat. Karena itu, toleransi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” ujar Akmal.

Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi yang berpihak pada pelestarian kerukunan. Namun, pendekatan hukum perlu berjalan beriringan dengan dialog, pendidikan, dan pembangunan masyarakat inklusif. Para kepala daerah juga didorong menjadi teladan dalam merawat keberagaman di wilayah masing-masing.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, turut menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan dan penguatan regulasi lokal. Baginya, pembangunan kota toleran berkaitan dengan pembentukan komunitas masyarakat yang mandiri, beradab, serta memiliki kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai toleransi.

Halili juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan tersendiri. Media sosial dapat menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian yang memicu perpecahan apabila masyarakat tidak dibekali literasi digital dan narasi perdamaian yang kuat.

“Saya mengingatkan agar para pembuat kebijakan senantiasa waspada terhadap berbagai potensi kerentanan sosial, terutama di era digital saat ini, di mana media sosial kerap menjadi ruang persebaran ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan jika tidak diimbangi dengan literasi dan narasi perdamaian yang kuat,” kata Halili.

Konferensi di Mimika memperlihatkan bahwa toleransi memiliki hubungan langsung dengan masa depan demokrasi dan pembangunan daerah. Kerukunan tidak tumbuh hanya melalui pernyataan atau predikat, tetapi membutuhkan kebijakan yang adil, komunikasi yang terbuka, pendidikan yang inklusif, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kota Sukabumi, keikutsertaan dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen sekaligus memperluas kerja sama dengan daerah lain. Sebab, kualitas sebuah kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisiknya, tetapi juga dari kemampuannya memberikan ruang yang setara bagi setiap warga untuk hidup, bekerja, dan berkembang dalam suasana aman serta saling menghormati.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak