Foto: Istimewa
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki wilayah yang tidak kalah penting dari persoalan penyediaan makanan, yakni memastikan setiap hidangan yang sampai kepada siswa memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan dapat diterima oleh anak-anak. Karena itu, kualitas pelaksanaan di tingkat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menjadi salah satu penentu keberhasilan program tersebut.
Hal itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Sukabumi dalam pertemuan bersama para Kepala SPPG se-Kota Sukabumi di Aula BKPSDM Kota Sukabumi, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan berbagai persoalan teknis di lapangan dapat segera ditangani.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perbaikan kualitas layanan, termasuk penyajian menu yang lebih bervariasi, perlu dilakukan secara berkelanjutan.
"Ini merupakan program strategis nasional, harus menjadi komitmen kita bersama. Perbaikan harus terus dilakukan, misalnya memvariasikan menu. Paling tidak Kota Sukabumi dapat menjadi contoh bagi wilayah lain," ujar Bobby.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan kepada siswa. Ada persoalan lain yang menentukan dampaknya, yakni apakah makanan tersebut memiliki kandungan gizi yang sesuai, aman, menarik bagi anak, dan benar-benar dikonsumsi.
Variasi menu menjadi salah satu bagian penting dalam persoalan itu. Makanan yang bergizi tetapi tidak sesuai dengan selera anak berpotensi menyisakan persoalan. Makanan yang tidak dikonsumsi tentu tidak memberikan manfaat gizi sebagaimana tujuan program. Karena itu, inovasi menu perlu mempertemukan kebutuhan gizi dengan penerimaan siswa.
Dalam skala yang lebih luas, kualitas pelayanan MBG juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawab pemenuhan makanan anak kepada sistem yang dibangun pemerintah. Setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat dengan cepat menjadi perhatian publik, terlebih ketika informasi menyebar melalui media sosial.
Bobby menekankan pentingnya menjaga persepsi publik melalui kinerja pelayanan yang nyata. Menurut dia, berbagai potensi kendala harus diminimalkan dan kondisi di lapangan harus dapat dikendalikan dengan baik.
"Kita harus membangun persepsi publik dan bagaimana kita dapat mengakomodir harapan siswa. Maka kita harus meminimalisasi potensi kendala. Kita mesti clear di lapangan," katanya.
Pernyataan tersebut mengandung pesan penting bagi tata kelola program publik. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui komunikasi semata, tetapi melalui pengalaman langsung masyarakat ketika menerima pelayanan. Dalam konteks MBG, pengalaman itu terlihat dari makanan yang diterima siswa, kebersihan penyajiannya, ketepatan distribusi, hingga respons ketika muncul keluhan.
Karena itu, standar keamanan pangan dan higiene sanitasi memiliki posisi yang sangat penting. Penyediaan makanan dalam jumlah besar membawa konsekuensi pengawasan yang lebih kompleks. Setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi, membutuhkan perhatian agar makanan tetap aman ketika diterima siswa.
Jaminan halal juga menjadi bagian dari kelayakan sarana penyedia makanan. Pemerintah Kota Sukabumi memberikan fasilitas dan pendampingan agar berbagai kriteria operasional SPPG dapat dipenuhi.
Ketua Satgas PPPMBG Kota Sukabumi Taufik Hidayah mengatakan proses pendampingan terhadap kelengkapan kriteria tersebut dipercepat. SPPG didorong segera mengajukan berbagai persyaratan, sementara prosesnya dibantu oleh DPMTSP Kota Sukabumi.
"Proses pendampingan kelengkapan kriteria ini diakselerasi. SPPG segera mengajukan dan prosesnya dibantu dengan cepat oleh DPMTSP Kota Sukabumi," ujar Taufik.
Bagi masyarakat, langkah tersebut memberi kepastian bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada tersedianya makanan, tetapi juga memperhatikan standar keamanan dan kelayakan pelayanan. Bagi pemerintah, pemenuhan standar tersebut menjadi bagian dari pengendalian risiko dalam menjalankan program yang melibatkan banyak penerima manfaat.
Menguatkan Pengawasan
Pertemuan dengan para Kepala SPPG juga memiliki arti penting sebagai mekanisme koordinasi pemerintah. Dengan bertemunya pengelola unit pelayanan gizi, persoalan yang terjadi di lapangan dapat dipetakan dan dicari penyelesaiannya secara bersama.
Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan baik di wilayahnya. Di satu sisi, Pemkot Sukabumi perlu mendukung kebijakan nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang aman dan berkualitas.
Posisi SPPG menjadi strategis karena unit inilah yang berhadapan langsung dengan proses penyediaan makanan. Kebijakan pemerintah pada akhirnya akan terlihat hasilnya melalui kerja di tingkat operasional. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan pengelola SPPG, semakin besar peluang persoalan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih luas.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada hal-hal yang sederhana tetapi menentukan, seperti makanan yang tersisa, menu yang kurang diminati siswa, ketepatan waktu distribusi, kebersihan peralatan, kapasitas tenaga pengolah, dan keluhan dari sekolah maupun orang tua. Data dari lapangan semacam itu dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelayanan.
Dengan demikian, MBG dapat berkembang sebagai sistem pelayanan yang terus belajar dari pelaksanaan sehari-hari. Evaluasi tidak berhenti pada apakah makanan sudah dibagikan, tetapi berlanjut pada pertanyaan yang lebih penting: apakah makanan tersebut memenuhi kebutuhan anak dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Investasi bagi Generasi
Dari perspektif pembangunan manusia, MBG memiliki cakupan manfaat yang panjang. Pemenuhan gizi anak sekolah berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan, dan kesiapan mereka mengikuti proses pendidikan.
Karena itu, kualitas makanan yang diterima siswa hari ini memiliki kaitan dengan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Program gizi yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat fondasi generasi yang sehat dan produktif.
Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila tata kelolanya berjalan dengan baik. Anggaran, jumlah penerima, dan kapasitas produksi memang penting, tetapi semuanya harus berujung pada satu hal: makanan yang aman dan bergizi benar-benar diterima serta dikonsumsi oleh anak.
Di sinilah sinergi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Korwil Badan Gizi Nasional, SPPG, sekolah, dan masyarakat menjadi penting. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Bagi pemerintah, penguatan kualitas MBG sekaligus menjadi ujian terhadap kemampuan mengelola program publik secara kolaboratif. Bagi masyarakat, kualitas pelaksanaan MBG menyangkut kepentingan yang sangat dekat, yaitu kesehatan anak-anak mereka.
Jika koordinasi, pengawasan, keamanan pangan, kualitas gizi, dan evaluasi dilakukan secara konsisten, MBG tidak berhenti sebagai program pemberian makanan. Program ini dapat menjadi bagian dari investasi pemerintah dalam membangun manusia sejak usia sekolah.
Bagi Kota Sukabumi, upaya memperbaiki layanan SPPG dan meminimalkan persoalan di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar menghadirkan manfaat bagi anak dan keluarganya. Generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045 pada akhirnya membutuhkan fondasi yang konkret: makanan yang baik, pelayanan yang tertib, dan pemerintah yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Tags
Berita